Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Gelar Diskusi Publik Bersama Badan Keahlian DPR tentang RUU Pengelolaan Keuangan Haji

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Informasi Publik, Kerjasama, Mahasiswa, Universitas  |     |  

universitaspahlawan.ac.id , UP – Fakultas Hukum Universitas Pahlawan mengadakan diskusi publik bersama Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 Mei 2024.

Diskusi ini membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang pengelolaan keuangan haji. Acara ini merupakan upaya kolaboratif untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak guna menyusun RUU yang lebih komprehensif dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Pahlawan, Ns. Nizar Syarif Hamidi, M.Kes. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya partisipasi akademisi dan praktisi hukum dalam proses legislasi, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang merupakan isu strategis dan sensitif. Ns. Nizar Syarif Hamidi juga menekankan komitmen Universitas Pahlawan dalam mendukung kegiatan-kegiatan akademis yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Diskusi publik tersebut berlangsung dengan baik dan interaktif. Para peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, serta perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktif memberikan pandangan dan saran konstruktif. Perwakilan dari Badan Keahlian DPR memaparkan berbagai aspek teknis dan legal dari RUU tersebut, serta menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan haji selama ini.

Dalam diskusi, berbagai isu krusial seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana haji dibahas secara mendalam. Para peserta juga mengajukan berbagai pertanyaan kritis dan memberikan masukan yang konstruktif. Beberapa usulan yang muncul antara lain perlunya penguatan regulasi untuk memastikan dana haji digunakan secara tepat sasaran dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pengelola dana haji.

Diskusi publik ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi yang akan dibawa ke DPR untuk pertimbangan lebih lanjut. Fakultas Hukum Universitas Pahlawan berharap diskusi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses penyusunan RUU pengelolaan keuangan haji yang lebih baik. Ke depannya, Universitas Pahlawan berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa guna mendukung terciptanya regulasi yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat.